Dalam Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat didefinisikan sebagai kelompok yang hidup turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur, identitas budaya, hukum adat, relasi kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang mengatur pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Istilah seperti penduduk asli, orang suku, atau orang daerah sering lahir dari sudut pandang orang luar, sementara banyak komunitas memiliki nama dan penanda diri yang jauh lebih spesifik.
Di Indonesia, istilah etnis dan suku sering dipakai, tetapi dalam praktiknya satu suku dapat mencakup banyak kelompok lokal dengan definisi, wilayah, dan sejarahnya masing masing. Karena itu, istilah komunitas adat sering lebih tepat karena memberi ruang pada keragaman internal dan pengakuan diri. Dalam jaringan gerakan masyarakat adat, skala komunitas di Sulawesi dapat terlihat dari forum forum wilayah yang menghimpun ratusan komunitas di satu provinsi.
Mengapa Sulawesi penting
Sulawesi adalah pulau terbesar ke sebelas di dunia dan berada di wilayah tengah Indonesia. Pulau yang menjadi ruang hidup beragam komunitas dengan relasi panjang pada hutan, pesisir, dan pegunungan ini, berada dalam kawasan Wallacea, wilayah peralihan biogeografi yang dikenal kaya spesies endemik dan menjadi bagian penting dari megabiodiversitas Indonesia. Keragaman bahasa juga sangat tinggi. Rujukan yang mengutip Sulawesi Language Alliance menyebut ada 114 bahasa yang dipertuturkan di Sulawesi. Bagi kami, angka ini bukan sekadar statistik. Bahasa adalah pintu pengetahuan, memori leluhur, etika relasi dengan alam, dan cara komunitas membangun tata kelola hidupnya.
Relasi komunitas adat dengan alam bukan sekadar ekonomi, melainkan juga spiritual, etis, dan kultural. Tekanan terhadap biodiversitas sering berjalan beriringan dengan tekanan terhadap ruang hidup. Karena itu, perlindungan budaya dan bahasa tidak bisa dipisahkan dari perlindungan hutan, sungai, laut, serta tatanan adat dan tradisi.
Tekanan yang semakin kuat
Anthropocelebes melihat setidaknya tiga gelombang tekanan yang saling terkait. Pertama, perubahan sosiologis yang cepat melalui urbanisasi, modernisasi, dan transmigrasi yang sering memicu pergeseran bahasa, perubahan pola hidup, dan melemahnya transmisi pengetahuan lintas generasi. Kedua, ekspansi industri ekstraktif dan proyek skala besar yang kerap menghadirkan ketimpangan informasi, ketidakadilan ruang keputusan, serta risiko kehilangan ruang hidup. Di banyak wilayah Sulawesi, tekanan besar datang dari model pembangunan berbasis ekstraksi dan komoditas, seperti pertambangan, pembalakan, dan proyek skala besar yang mengubah tata guna lahan. Tantangan yang sering muncul adalah ketimpangan akses komunitas pada informasi, proses perizinan, dan ruang pengambilan keputusan, sehingga suara komunitas mudah tersisih. Ketiga, banyak komunitas adat di Sulawesi terlewatkan dari perhatian publik, seolah masyarakat adat hanya ada di wilayah yang sudah dikenal pariwisata atau dekat pusat kota.
Aksi politik dan mekanisme perlindungan
Ketika hak komunitas atas wilayah, budaya, bahasa, dan sumber daya tidak dihormati, jalur advokasi perlu bergerak dari tingkat kampung hingga ke ruang kebijakan. Anthropocelebes melihat pentingnya memperkuat kapasitas komunitas untuk memahami kerangka hak, mendorong persetujuan bebas didahulukan dan diinformasikan, serta memastikan keputusan pembangunan melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek.
Di sinilah Anthropocelebes bekerja
Anthropocelebes adalah platform riset, media, kolaborasi, dan penguatan kapasitas untuk seluruh wilayah Sulawesi baik secara geografis, dan juga pulau-pulau periferi yang berada dalam administrasi Provinsi di Sulawesi, tanpa membatasi satu kawasan sebagai prioritas tunggal. Kami bekerja melalui penelitian partisipatif yang menempatkan komunitas sebagai pemilik pengetahuan, pendokumentasian kolaboratif yang menghormati protokol dan persetujuan komunitas, dukungan pendanaan untuk penguatan kapasitas komunitas adat, serta pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal agar kesejahteraan tumbuh tanpa memutus identitas.